Jaksa Agung Raker dengan Komisi III, Bahas Kinerja Kejagung

updatecepat.web.id Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama jajaran pimpinan Kejaksaan Agung menggelar rapat kerja dengan Komisi III DPR. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi kinerja institusi penegak hukum tersebut sekaligus membahas rencana kerja ke depan.

Rapat berlangsung di kompleks parlemen dan dihadiri oleh seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran para Kajati menandakan keseriusan Kejaksaan Agung dalam menyampaikan laporan menyeluruh kepada wakil rakyat.

Fokus Evaluasi Kinerja Institusi

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III DPR menyoroti capaian dan tantangan yang dihadapi Kejaksaan Agung sepanjang tahun terakhir. Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap program penegakan hukum berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat.

Pembahasan mencakup berbagai bidang, mulai dari tindak pidana korupsi, pidana umum, pidana khusus, hingga penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.

Rapat ini juga menjadi ajang bagi DPR untuk menyampaikan masukan serta kritik konstruktif terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Peran Strategis Komisi III DPR

Komisi III DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung. Melalui rapat kerja, DPR memastikan bahwa pelaksanaan tugas kejaksaan berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Rano Alfath, menyampaikan bahwa agenda utama rapat berkaitan dengan evaluasi kerja Kejaksaan serta pemaparan rencana strategis ke depan.

Menurutnya, forum ini penting agar kebijakan hukum nasional sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika yang berkembang.

Paparan Jaksa Agung

Dalam pemaparannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan berbagai capaian institusi yang dipimpinnya. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan Agung terus berupaya memperkuat integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum.

Beberapa program prioritas disampaikan, termasuk penguatan penanganan perkara korupsi, percepatan penyelesaian perkara, serta optimalisasi pemulihan kerugian negara.

Jaksa Agung juga menekankan pentingnya profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas, terutama dalam menjaga kepercayaan publik.

Kehadiran Kajati Se-Indonesia

Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut adalah kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi dari seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keterbukaan institusi dalam mempertanggungjawabkan kinerja hingga ke tingkat daerah.

Para Kajati turut memaparkan kondisi penegakan hukum di wilayah masing-masing, termasuk kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Pendekatan ini memungkinkan DPR mendapatkan gambaran utuh mengenai situasi penegakan hukum secara nasional.

Tantangan Penegakan Hukum

Dalam pembahasan rapat, sejumlah tantangan turut mencuat. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas perkara, hingga tuntutan publik terhadap penegakan hukum yang cepat dan adil.

Komisi III DPR menekankan pentingnya pembenahan internal agar Kejaksaan mampu menjawab ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi.

Isu transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal juga menjadi topik yang mendapat perhatian khusus.

Rencana Kerja dan Arah Kebijakan

Selain evaluasi, rapat kerja juga membahas arah kebijakan Kejaksaan Agung ke depan. Fokus utama diarahkan pada penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas penegakan hukum.

Beberapa rencana yang disampaikan mencakup peningkatan kapasitas jaksa, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses hukum sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.

Digitalisasi dan Modernisasi Kejaksaan

Dalam forum tersebut, Kejaksaan Agung juga menyinggung pentingnya digitalisasi dalam sistem kerja. Penggunaan teknologi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi dalam penanganan perkara.

Sistem informasi terpadu menjadi salah satu fokus pembahasan, terutama dalam memantau progres perkara dari pusat hingga daerah.

Modernisasi ini sejalan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan terbuka.

Harapan DPR terhadap Kejaksaan

Komisi III DPR berharap Kejaksaan Agung dapat terus meningkatkan kinerja dan menjaga independensi. Penegakan hukum diharapkan tidak tebang pilih dan benar-benar berpihak pada keadilan.

DPR juga mendorong agar kejaksaan aktif melakukan pencegahan, bukan hanya penindakan, terutama dalam kasus-kasus korupsi.

Pendekatan preventif dinilai penting untuk membangun budaya hukum yang kuat di masyarakat.

Penegakan Hukum dan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik menjadi modal utama institusi penegak hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan Kejaksaan Agung harus mencerminkan integritas dan profesionalisme.

Rapat kerja ini dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan tersebut melalui mekanisme pengawasan yang terbuka.

Dengan komunikasi yang baik antara DPR dan Kejaksaan, diharapkan sistem hukum nasional dapat berjalan lebih efektif.

Penutup

Rapat kerja antara Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Komisi III DPR menjadi momentum penting dalam evaluasi dan perencanaan penegakan hukum nasional. Kehadiran jajaran Kajati se-Indonesia memperlihatkan keseriusan Kejaksaan Agung dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Melalui forum ini, diharapkan arah kebijakan hukum ke depan semakin jelas, terukur, dan mampu menjawab tantangan zaman. Sinergi antara lembaga penegak hukum dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan dipercaya masyarakat.

Cek Juga Artikel Dari Platform monitorberita.com