Gubernur Bali Minta Aksi Solidaritas Cukup, Jangan Ada Demo

updatecepat – Menyusul maraknya aksi demonstrasi di sejumlah daerah yang kerap berujung ricuh, Gubernur Bali menyampaikan imbauan tegas kepada masyarakat dan mahasiswa di Pulau Dewata. Ia meminta agar aksi solidaritas yang telah dilakukan cukup dijadikan simbol kepedulian, tanpa perlu dilanjutkan dengan demonstrasi besar di jalanan.

---

Imbauan Gubernur

Dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Bali, Senin (1/9/2025), ia menekankan bahwa Bali memiliki karakteristik sosial dan budaya yang menjunjung tinggi kedamaian. Menurutnya, segala bentuk penyampaian aspirasi sebaiknya dilakukan dengan cara yang lebih santun dan produktif.

“Saya mengapresiasi semangat solidaritas masyarakat, khususnya kaum muda. Namun, saya minta agar ekspresi itu tidak lagi diwujudkan dalam bentuk demo di jalanan. Bali adalah pulau pariwisata, ketertiban dan keamanan harus tetap kita jaga,” tegasnya.

---

Kekhawatiran Dampak pada Pariwisata

Bali sebagai destinasi wisata dunia sangat bergantung pada citra keamanan dan kenyamanan. Gubernur menegaskan bahwa aksi demonstrasi, apalagi jika berakhir dengan kericuhan, dapat merusak kepercayaan wisatawan mancanegara maupun domestik.

“Cukup satu video ricuh yang tersebar di media sosial, dampaknya bisa panjang. Wisatawan akan ragu untuk datang. Padahal kita sedang berjuang memulihkan ekonomi pasca-pandemi,” jelasnya.

Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan jalur komunikasi lain dalam menyampaikan aspirasi, misalnya melalui forum diskusi, audiensi resmi, atau kanal aspirasi pemerintah daerah.

---

Respons dari Mahasiswa dan Aktivis

Imbauan ini langsung mendapat beragam tanggapan dari kalangan mahasiswa dan aktivis. Sebagian menyambut positif, karena menurut mereka menjaga citra Bali sama pentingnya dengan memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Kami paham kondisi Bali yang berbeda dengan daerah lain. Aspirasi tetap bisa disampaikan lewat dialog tanpa harus turun ke jalan,” ujar Made Arya, mahasiswa Universitas Udayana.

Namun, ada pula suara kritis yang menilai bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional yang tidak bisa dilarang. “Demo itu bagian dari demokrasi. Selama dilakukan damai, seharusnya tidak ada masalah,” kata seorang aktivis organisasi mahasiswa.

---

Upaya Pemerintah Merangkul Aspirasi

Gubernur Bali memastikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap kritik dan masukan akan ditampung serta dibahas secara serius bersama pihak legislatif maupun pemerintah pusat.

“Tidak ada aspirasi yang kami abaikan. Kami ingin rakyat merasa didengar. Tetapi tolong percayakan mekanisme penyampaian aspirasi kepada jalur yang lebih kondusif,” ujarnya.

Ia juga meminta aparat keamanan untuk mengedepankan pendekatan persuasif dalam menghadapi potensi aksi di lapangan. “Kita tidak ingin ada gesekan. Mari kita jaga Bali tetap damai,” tambahnya.

---

Konteks Nasional

Imbauan Gubernur Bali ini muncul di tengah meningkatnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah, yang menuntut isu-isu nasional seperti kebijakan pemerintah pusat dan masalah sosial-ekonomi. Beberapa aksi bahkan diwarnai kerusuhan hingga menyebabkan korban luka.

Bali, dengan posisi strategis sebagai etalase Indonesia di mata dunia, diharapkan tidak menjadi bagian dari potensi konflik terbuka. Pemerintah provinsi berkomitmen menjaga pulau ini tetap kondusif, sehingga aktivitas pariwisata, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat tidak terganggu.

---

Penutup

Pesan Gubernur Bali agar aksi solidaritas cukup dilakukan tanpa demonstrasi menjadi ajakan moral bagi seluruh warga. Di satu sisi, aspirasi rakyat tetap diakui sebagai bagian penting demokrasi. Namun di sisi lain, ketertiban umum dan citra pariwisata Bali harus menjadi prioritas bersama.

Dengan menempuh jalur dialog dan komunikasi yang lebih damai, harapannya suara rakyat tetap tersampaikan tanpa harus mengorbankan stabilitas keamanan. Bali pun diharapkan tetap tampil sebagai pulau yang damai, ramah, dan harmonis di mata dunia.