Sekda Aceh dan Wali Kota Banda Aceh Bahas Integrasi RSUDZA

updatecepat – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Bustami Hamzah, bersama Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal, melakukan pertemuan penting membahas rencana integrasi layanan kesehatan RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) dengan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kota Banda Aceh. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus mempermudah akses masyarakat.

Fokus pada Sinergi Layanan Kesehatan

Dalam pertemuan yang berlangsung di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, kedua pihak sepakat bahwa sinergi antarinstansi sangat penting. RSUDZA, sebagai rumah sakit rujukan utama di Aceh, tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan dukungan dari puskesmas dan rumah sakit kota agar alur layanan lebih efektif.

“Integrasi bukan sekadar soal administrasi, tapi bagaimana masyarakat bisa mendapat pelayanan cepat, mudah, dan berkualitas. Dengan sinergi, kita berharap tidak ada lagi tumpang tindih atau birokrasi berbelit,” ujar Bustami Hamzah.

Efisiensi dan Akses Pasien

Selama ini, sejumlah pasien dari Banda Aceh maupun kabupaten/kota lain kerap menghadapi kendala saat dirujuk ke RSUDZA. Antrian panjang, proses administrasi yang rumit, hingga keterbatasan fasilitas di rumah sakit tingkat pertama menjadi masalah klasik.

Dengan adanya integrasi, puskesmas dan rumah sakit milik Pemkot Banda Aceh akan berfungsi sebagai pintu gerbang layanan. Data pasien bisa langsung terhubung dengan sistem RSUDZA sehingga proses rujukan lebih cepat. Selain itu, RSUDZA dapat lebih fokus menangani kasus rujukan berat, sementara layanan dasar tetap tertangani di tingkat kota.

Wali Kota Illiza menegaskan, “Kami ingin warga Banda Aceh tidak perlu berulang kali mengurus dokumen ketika sakit. Cukup sekali data masuk di puskesmas, sistem sudah terkoneksi hingga ke RSUDZA.”

Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital

Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak juga menyinggung soal digitalisasi layanan kesehatan. Pemanfaatan rekam medis elektronik dan integrasi data melalui aplikasi kesehatan menjadi salah satu target utama.

Sekda Aceh menilai, teknologi informasi akan menjadi kunci keberhasilan integrasi. “Kalau sistemnya manual, integrasi hanya sebatas wacana. Kita butuh digitalisasi agar semua data pasien terekam dan bisa diakses dengan cepat oleh tenaga medis,” ungkapnya.

Rencana ini sejalan dengan program nasional digital health record yang tengah digagas Kementerian Kesehatan. Dengan sistem tersebut, pasien dari Banda Aceh yang berobat ke RSUDZA tidak lagi perlu membawa banyak berkas karena semua data sudah tersimpan dalam basis data bersama.

Dukungan Anggaran dan Kebijakan

Tentu, integrasi layanan ini membutuhkan dukungan anggaran dan regulasi. Pemerintah Aceh bersama Pemkot Banda Aceh berkomitmen menyiapkan skema pembiayaan yang proporsional, termasuk untuk peningkatan infrastruktur puskesmas, pelatihan tenaga kesehatan, serta pembangunan sistem informasi terintegrasi.

Bustami Hamzah menegaskan, pihaknya akan mengoordinasikan dengan DPR Aceh agar rencana ini masuk dalam prioritas anggaran. Sementara Pemkot Banda Aceh akan memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di wilayahnya.

Harapan Masyarakat

Wacana integrasi RSUDZA dengan fasilitas kesehatan kota mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Banyak warga menilai langkah tersebut akan mempermudah mereka dalam mendapatkan layanan kesehatan.

“Kalau bisa benar-benar terintegrasi, pasti sangat membantu. Selama ini kami sering bingung soal rujukan dan proses administrasi yang lama,” kata Fitriani, warga Banda Aceh yang kerap mendampingi keluarganya berobat ke RSUDZA.

Tenaga medis juga menyambut baik gagasan ini. Mereka berharap integrasi dapat mengurangi beban RSUDZA yang selama ini sering mengalami over kapasitas pasien.

Penutup

Pertemuan antara Sekda Aceh dan Wali Kota Banda Aceh membuka babak baru dalam upaya peningkatan layanan kesehatan di daerah. Integrasi RSUDZA dengan fasilitas kesehatan kota bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan nyata untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan lebih cepat, tepat, dan modern.