Rencana Perluasan Sawit ke Papua Dipersoalkan, Amnesty Ingatkan Risiko Ekologis dan Moral Kepemimpinan

updatecepat.web.id Gagasan perluasan perkebunan kelapa sawit ke wilayah Papua kembali memantik perdebatan luas di ruang publik. Rencana tersebut dinilai bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan keputusan strategis yang menyentuh isu lingkungan, hak masyarakat adat, serta posisi Indonesia dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem global.

Kritik keras datang dari Amnesty International Indonesia yang menilai wacana tersebut berpotensi mengulang kesalahan ekologis yang telah terjadi di wilayah lain. Organisasi hak asasi manusia itu memandang bahwa perluasan sawit tidak bisa dilepaskan dari sejarah deforestasi dan dampak lingkungan yang selama ini menyertainya.

Amnesty Menilai Ada Pengabaian Pelajaran Ekologis

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyampaikan kritik terbuka terhadap rencana tersebut. Menurutnya, gagasan menjadikan Papua sebagai kawasan perkebunan sawit mencerminkan pengabaian terhadap pelajaran penting dari bencana ekologis yang pernah terjadi akibat pembukaan hutan secara masif.

Usman menilai bahwa deforestasi bukan isu abstrak, melainkan memiliki dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari bencana alam hingga hilangnya ruang hidup. Ia menegaskan bahwa berbagai kajian dan pengalaman menunjukkan hubungan erat antara pembabatan hutan dan meningkatnya kerentanan bencana ekologis.

Konteks Pernyataan Presiden dan Dampak Lingkungan

Dalam kritiknya, Usman menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penambahan lahan sawit dengan alasan kebutuhan energi nasional. Presiden menilai bahwa pengembangan sawit dapat mendukung produksi bahan bakar dan memperkuat ketahanan energi.

Namun, Amnesty memandang bahwa pendekatan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan. Menurut mereka, fokus pada produksi energi tidak boleh mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, terutama di wilayah yang memiliki nilai ekologis sangat tinggi seperti Papua.

Papua sebagai Kawasan Strategis Ekologi Dunia

Papua kerap disebut sebagai salah satu kawasan hutan tropis terbesar yang masih tersisa di dunia. Bersama Amazon dan Kongo, wilayah ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Hutan Papua menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa serta menjadi rumah bagi banyak komunitas adat dengan kearifan lokal yang telah terjaga selama berabad-abad.

Dalam konteks ini, Amnesty menilai bahwa menjadikan Papua sebagai kawasan sawit berpotensi merusak fungsi ekologis tersebut. Pembukaan hutan skala besar dinilai dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan merusak ekosistem yang sulit dipulihkan.

Pertanyaan tentang Arah Kepemimpinan

Kritik Amnesty tidak hanya menyasar aspek lingkungan, tetapi juga menyentuh dimensi moral kepemimpinan. Usman mempertanyakan apakah gagasan tersebut mencerminkan suara seorang presiden yang memimpin negara, atau justru menyerupai cara pandang dunia usaha yang berorientasi pada ekspansi ekonomi.

Pertanyaan ini mencerminkan kekhawatiran akan kaburnya batas antara kepentingan publik dan logika bisnis. Dalam pandangan Amnesty, kebijakan negara seharusnya berpijak pada kepentingan jangka panjang rakyat dan lingkungan, bukan semata-mata pada kalkulasi ekonomi jangka pendek.

Sawit, Energi, dan Alternatif Pembangunan

Pendukung pengembangan sawit kerap menekankan perannya dalam mendukung perekonomian nasional dan penyediaan energi. Namun, para pengkritik mengingatkan bahwa ketergantungan pada sawit bukan satu-satunya pilihan. Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan lain yang lebih ramah lingkungan.

Dalam diskursus ini, muncul dorongan agar pemerintah mempertimbangkan pendekatan pembangunan yang lebih beragam dan berkelanjutan. Diversifikasi sumber energi dan perlindungan hutan dinilai dapat berjalan beriringan jika dirancang dengan visi jangka panjang.

Dampak bagi Masyarakat Adat Papua

Isu lain yang menjadi perhatian adalah dampak perluasan sawit terhadap masyarakat adat Papua. Hutan bagi masyarakat adat bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas, budaya, dan spiritualitas. Pembukaan lahan sawit berpotensi mengubah struktur sosial dan mengurangi akses masyarakat terhadap sumber penghidupan tradisional.

Amnesty menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan dinilai harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang menyangkut wilayah adat.

Belajar dari Pengalaman Wilayah Lain

Pengalaman di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa ekspansi sawit sering kali membawa konsekuensi ekologis dan sosial yang kompleks. Banjir, longsor, serta konflik lahan menjadi catatan penting yang seharusnya menjadi bahan evaluasi sebelum kebijakan serupa diterapkan di wilayah lain.

Menurut para pengamat lingkungan, mengulang pola pembangunan yang sama tanpa evaluasi mendalam berisiko memperbesar kerugian ekologis dan sosial di masa depan.

Keseimbangan antara Pembangunan dan Kelestarian

Perdebatan tentang sawit di Papua pada dasarnya mencerminkan tantangan klasik pembangunan: bagaimana menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Amnesty menilai bahwa pembangunan yang mengorbankan hutan dan masyarakat lokal bukanlah solusi berkelanjutan.

Sebaliknya, pendekatan yang mengutamakan kelestarian alam, partisipasi masyarakat, dan inovasi energi dinilai lebih sejalan dengan tantangan global saat ini.

Penutup: Kebijakan yang Menentukan Masa Depan

Wacana penanaman sawit di Papua bukan sekadar isu sektoral, melainkan keputusan strategis yang akan menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. Kritik Amnesty International menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan memiliki konsekuensi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan.

Di tengah tuntutan pembangunan dan ketahanan energi, pemerintah diharapkan mampu mengambil keputusan yang bijak, berbasis ilmu pengetahuan, dan menghormati nilai-nilai ekologis serta kemanusiaan. Papua, dengan segala kekayaan alam dan budayanya, membutuhkan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, bukan sekadar ekspansi ekonomi.

Cek Juga Artikel Dari Platform dailyinfo.blog