Kontroversi Berkas Epstein, DOJ Dituduh Awasi Kongres AS

Kontroversi baru kembali mengguncang politik Amerika Serikat setelah muncul dugaan bahwa Departemen Kehakiman (DOJ) memantau aktivitas pencarian anggota Kongres terkait dokumen Jeffrey Epstein. Peristiwa ini mencuat dalam sidang Komite Kehakiman DPR AS, ketika Jaksa Agung Pam Bondi terlihat membawa map hitam berisi catatan yang diduga merupakan riwayat pencarian internet salah satu anggota Kongres, Pramila Jayapal.

Dalam foto yang beredar luas, map tersebut memuat tulisan “Jayapal Pramila Search History” lengkap dengan daftar dokumen yang nomornya disebut sesuai dengan nomor berkas Epstein. Temuan itu langsung memicu reaksi keras, karena menyentuh isu sensitif tentang batas kewenangan DOJ terhadap lembaga legislatif.

Pramila Jayapal, anggota Partai Demokrat dari negara bagian Washington, merupakan salah satu anggota Komite Kehakiman yang dalam beberapa hari terakhir ikut mengunjungi DOJ untuk meninjau dokumen Epstein yang tidak tersedia bagi publik. Kunjungan itu dilakukan bersama sejumlah anggota Kongres lain, dengan tujuan memastikan transparansi atas berkas yang selama ini menjadi simbol kontroversi besar dalam kasus kejahatan seksual Epstein.

Namun, sidang yang seharusnya menjadi ruang pengawasan justru berubah menjadi ajang ketegangan. Pada Rabu malam, Jayapal melontarkan kritik tajam melalui unggahan di platform X, menyebut bahwa tindakan DOJ tersebut sepenuhnya tidak pantas dan dapat melanggar prinsip pemisahan kekuasaan.

“Jika DOJ memantau kami saat menelusuri berkas Epstein, itu keterlaluan,” tulis Jayapal. Ia bahkan menegaskan akan menindaklanjuti kasus ini untuk menghentikan segala bentuk pengawasan terhadap anggota legislatif.

Dugaan tersebut semakin serius karena menyiratkan adanya praktik pemantauan internal yang bisa mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi Amerika, pemisahan kekuasaan menjadi prinsip fundamental: eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki batas tegas agar tidak saling mengontrol secara berlebihan.

Ketua DPR AS Mike Johnson, ketika ditanya terkait isu ini, memilih berhati-hati. Ia mengatakan tidak akan mengomentari tuduhan yang belum terbukti, tetapi mengakui bahwa jika benar terjadi, tindakan tersebut akan sangat tidak pantas.

Pernyataan Johnson mencerminkan dilema politik yang muncul: di satu sisi, tuduhan belum memiliki bukti resmi. Namun di sisi lain, simbol map dengan tulisan “search history” sudah cukup untuk menimbulkan pertanyaan publik tentang transparansi DOJ.

Ketegangan dalam sidang semakin meningkat ketika Jayapal terlibat adu argumen langsung dengan Bondi. Dalam momen yang menyentuh emosi, Jayapal meminta para korban pelecehan Epstein yang hadir di ruangan untuk berdiri jika mereka belum pernah bertemu dengan DOJ. Sejumlah perempuan kemudian berdiri dan mengangkat tangan, memperlihatkan bahwa masih ada luka mendalam yang belum terselesaikan.

Bondi menanggapi dengan nada tajam, menolak permintaan Jayapal untuk meminta maaf kepada para korban. Ia menyebut tidak akan turun ke “level drama rendah,” sebuah pernyataan yang memicu kritik karena dianggap meremehkan penderitaan korban.

Jayapal juga menuduh DOJ gagal sepenuhnya menyunting nama para korban ketika dokumen dirilis ke publik. Jika benar, ini menambah lapisan kontroversi baru, karena menyangkut perlindungan privasi korban dalam kasus kekerasan seksual.

Lebih jauh, Jayapal mencurigai bahwa akses dokumen Epstein yang diberikan lebih awal kepada anggota Kongres mungkin bukan semata untuk transparansi, tetapi untuk memantau apa yang akan mereka tanyakan dalam sidang.

“Apakah ini alasan mereka membuka akses dua hari lebih awal? Supaya mereka bisa melihat apa yang akan kami pertanyakan?” ujarnya dalam wawancara dengan MS Now.

Dugaan ini, jika terbukti, akan menjadi persoalan besar. Artinya, DOJ bukan hanya mengelola dokumen hukum, tetapi juga diduga melakukan strategi politik untuk mengantisipasi dan mengendalikan pengawasan Kongres.

Hingga kini, DOJ belum memberikan tanggapan resmi terkait apakah Bondi benar membawa riwayat pencarian Jayapal, mengapa dokumen itu dimiliki, atau apakah aktivitas anggota Kongres lain juga dilacak. Ketidakjelasan ini membuat spekulasi semakin meluas.

Kasus Epstein sendiri sudah lama menjadi simbol kegagalan sistem hukum dalam menghadapi kejahatan seksual yang melibatkan tokoh berpengaruh. Setiap perkembangan baru selalu memicu reaksi publik yang kuat, karena banyak pihak percaya masih ada informasi besar yang belum sepenuhnya terungkap.

Kontroversi terbaru ini menunjukkan bahwa berkas Epstein bukan hanya soal kejahatan masa lalu, tetapi juga menjadi medan pertarungan politik dan institusional di Washington. Jika tuduhan pengawasan ini benar, maka dampaknya dapat meluas hingga ke krisis kepercayaan terhadap DOJ sebagai lembaga penegak hukum.

Sidang ini mungkin hanya satu bab dari konflik panjang, tetapi jelas bahwa isu transparansi, perlindungan korban, dan batas kekuasaan pemerintah kini kembali menjadi sorotan utama di Amerika Serikat.

Cek Juga Artikel Dari Platform : marihidupsehat