Wali Kota Bandung Farhan Angkat Bicara soal Wakilnya yang Jadi Tersangka Korupsi, Tegaskan Pemerintahan Tetap Stabil

updatecepat.web.id Pemerintah Kota Bandung akhirnya angkat suara terkait penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung, M. Erwin. Kejadian ini menyedot perhatian publik karena melibatkan salah satu pejabat tinggi di lingkungan pemerintahan kota. Namun, Pemkot Bandung menegaskan bahwa mereka menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung.

Dalam pernyataan resmi, Pemkot menegaskan bahwa kasus ini berada sepenuhnya di ranah aparat penegak hukum. Pemerintah kota memilih untuk tidak mencampuri proses penyidikan dan menyerahkan semua tahapannya kepada lembaga hukum yang berwenang. Sikap ini disebut mencerminkan komitmen Pemkot Bandung untuk menjunjung asas transparansi dan ketaatan terhadap hukum.

Farhan Tegaskan Pemerintahan Tidak Terganggu

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menuturkan bahwa dinamika hukum yang terjadi tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Menurutnya, roda pelayanan publik di Kota Bandung harus tetap berjalan secara optimal meskipun ada pejabat yang tersangkut proses hukum.

Farhan menekankan bahwa prioritas utama pemerintah kota adalah menjaga stabilitas dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan terbaik. Ia menegaskan bahwa struktur pemerintahan sudah dirancang agar tetap bisa beroperasi secara normal meski menghadapi situasi yang tidak terduga.

Dalam pernyataannya, Farhan menyebut bahwa ia dan jajarannya tetap fokus menjalankan berbagai program kerja yang telah direncanakan. Komitmen ini dianggap penting untuk menghindari kekhawatiran publik soal terganggunya pelayanan akibat urusan hukum individu.

Sikap Hormat pada Proses Hukum

Farhan berulang kali menekankan bahwa kasus yang menimpa wakilnya merupakan wilayah kewenangan aparat penegak hukum. Pemerintah kota tidak memiliki posisi untuk campur tangan atau mengomentari detail kasus. Ia menegaskan bahwa asas praduga tidak bersalah tetap berlaku.

Sikap kooperatif Pemerintah Kota Bandung mendapat apresiasi dari sejumlah pengamat yang menilai bahwa pemisahan antara urusan hukum dan tugas penyelenggaraan pemerintahan adalah langkah tepat untuk menjaga kepercayaan publik.

Farhan juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar tetap disiplin, berhati-hati, dan menjunjung integritas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kejadian ini menjadi pengingat pentingnya menjaga etika birokrasi dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

Pelayanan Publik Diharapkan Tidak Terdampak

Salah satu kekhawatiran terbesar masyarakat ketika seorang pejabat terseret kasus hukum adalah potensi lumpuhnya layanan publik. Pemkot Bandung memastikan kondisi tersebut tidak akan terjadi. Berbagai dinas telah diminta memperkuat koordinasi internal agar semua fungsi pelayanan tetap responsif.

Beberapa program strategis kota, mulai dari penataan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pelaksanaan kebijakan transportasi, dipastikan tetap berjalan seperti biasa. Farhan menyebut bahwa stabilitas pemerintahan adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Melalui komando yang terstruktur, Pemkot Bandung memastikan bahwa setiap dinas mengetahui tugasnya masing-masing dan siap menutup celah kekosongan yang mungkin muncul akibat absennya wakil wali kota.

Respons Publik dan Pengamat

Kasus hukum yang menimpa pejabat daerah selalu menimbulkan sorotan besar dari masyarakat. Tidak sedikit warga Bandung yang mengaku terkejut dengan kabar tersebut, terutama mengingat jabatan wakil wali kota merupakan posisi penting dalam pemerintahan.

Pengamat tata kelola pemerintahan menyebut bahwa respons cepat Farhan adalah langkah yang bijak untuk meredakan kekhawatiran publik. Penegasan bahwa pelayanan tetap berjalan normal dianggap sebagai sinyal bahwa Pemkot Bandung menjaga profesionalisme dalam menghadapi situasi sensitif.

Selain itu, pihak akademisi juga menilai bahwa kejadian ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat sistem pengawasan internal agar potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan di masa mendatang.

Pemkot Bandung Bangun Narasi Stabilitas

Di tengah kasus ini, Pemkot Bandung berusaha membangun narasi stabilitas. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa perhatian masyarakat tidak terseret terlalu jauh pada drama politik atau dinamika hukum, melainkan tetap fokus pada pembangunan kota.

Farhan dalam berbagai kesempatan menyampaikan harapannya agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh spekulasi. Ia menyarankan agar publik menunggu hasil resmi dari aparat penegak hukum tanpa membuat asumsi yang dapat memicu ketegangan sosial.

Pemerintah kota juga meminta media massa untuk memberitakan kasus ini secara proporsional dan tidak menjadikan penyelidikan sebagai bahan politisasi.

Kesimpulan: Pemerintahan Tetap Berjalan, Hukum Tetap Dihormati

Kasus hukum yang menimpa Wakil Wali Kota Bandung menjadi ujian bagi stabilitas pemerintahan kota. Namun, pernyataan tegas dari Wali Kota Farhan menunjukkan bahwa roda pemerintahan tetap berputar dengan fokus pada pelayanan masyarakat. Pemkot Bandung memilih sikap profesional: menghormati proses hukum sambil menjaga ritme pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan komitmen ini, masyarakat Bandung diharapkan dapat tetap tenang dan percaya bahwa proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, sementara pemerintah tetap bekerja untuk kepentingan warga.

Cek Juga Artikel Dari Platform seputardigital.web.id