Said Didu Kritik Aturan Internal Polri, Peringatkan Risiko Kekuasaan yang Terlalu Jauh

updatecepat.web.id Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menetapkan aturan terkait polisi rangkap jabatan memicu perhatian luas. Kebijakan tersebut dinilai sensitif karena menyangkut batas kewenangan di tubuh kepolisian. Publik pun mulai mempertanyakan arah kebijakan institusi penegak hukum tersebut.

Aturan ini muncul di tengah situasi politik nasional yang masih dinamis. Karena itu, setiap kebijakan strategis dari aparat keamanan menjadi perhatian serius berbagai kalangan.

Said Didu Sampaikan Kritik Terbuka

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, termasuk tokoh yang secara terbuka menyampaikan kritik. Ia menilai langkah Kapolri tersebut perlu dicermati dengan hati-hati. Menurutnya, kebijakan yang dibuat secara internal tidak boleh melampaui koridor hukum dan tata negara.

Said Didu menyampaikan pandangannya melalui media sosial. Ia menilai publik berhak mengetahui dampak dari kebijakan tersebut terhadap sistem pemerintahan secara keseluruhan.

Kekhawatiran atas Kewenangan Rangkap Jabatan

Dalam pandangannya, Said Didu menyoroti potensi konflik kepentingan jika aparat kepolisian memegang lebih dari satu jabatan strategis. Ia menilai rangkap jabatan dapat mengaburkan fungsi utama kepolisian sebagai penegak hukum yang netral.

Menurutnya, setiap lembaga negara memiliki batas kewenangan yang jelas. Jika batas tersebut dilanggar, maka risiko penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar.

Isu Konsentrasi Kekuasaan Jadi Perhatian

Salah satu poin yang ditekankan Said Didu adalah soal konsentrasi kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan yang terlalu terpusat pada satu institusi dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Kondisi tersebut dinilai berbahaya bagi demokrasi dan tata kelola negara.

Ia menilai sejarah telah menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa kontrol sering kali berujung pada masalah serius. Oleh karena itu, kebijakan yang berpotensi memperluas kewenangan harus dikaji secara terbuka.

Singgungan Ancaman Stabilitas Pemerintahan

Dalam kritiknya, Said Didu juga menyinggung potensi ancaman terhadap stabilitas pemerintahan. Ia menggunakan istilah “kudeta sunyi” untuk menggambarkan kondisi ketika kekuasaan bergeser tanpa disadari publik. Menurutnya, ancaman semacam ini tidak selalu berbentuk tindakan terbuka.

Ia menekankan bahwa kewaspadaan publik sangat penting. Pergeseran kewenangan yang tampak administratif bisa berdampak besar dalam jangka panjang.

Peran Presiden Ikut Disinggung

Said Didu juga menyinggung posisi Presiden Prabowo Subianto dalam konteks ini. Ia menilai Presiden perlu memastikan bahwa seluruh institusi negara berjalan sesuai fungsi masing-masing. Koordinasi antarlembaga dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Menurutnya, presiden memiliki peran strategis sebagai pengendali arah kebijakan nasional. Jika terjadi ketidakseimbangan, maka kepala negara perlu mengambil sikap tegas.

Respons Publik Terbelah

Pernyataan Said Didu memicu beragam respons dari masyarakat. Sebagian mendukung kritik tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap demokrasi. Mereka menilai kritik terbuka penting untuk menjaga transparansi kekuasaan.

Namun, ada juga pihak yang menilai kritik tersebut terlalu berlebihan. Mereka beranggapan bahwa aturan internal Polri masih berada dalam koridor hukum dan bertujuan meningkatkan efektivitas kerja.

Pentingnya Transparansi dan Pengawasan

Terlepas dari perbedaan pandangan, isu ini menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan publik. Pengawasan dari masyarakat dan lembaga lain menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi. Tanpa pengawasan, kebijakan berisiko disalahartikan atau disalahgunakan.

Banyak pihak mendorong agar kebijakan tersebut dijelaskan secara terbuka. Dengan komunikasi yang jelas, potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan.

Kritik sebagai Bagian dari Demokrasi

Kritik yang disampaikan Said Didu dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Dalam sistem terbuka, perbedaan pendapat merupakan hal wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kritik tersebut ditanggapi secara bijak.

Dialog antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dinilai sebagai kunci menjaga stabilitas. Dengan komunikasi yang sehat, kebijakan publik dapat diperbaiki dan disempurnakan.

Isu Ini Masih Akan Bergulir

Sorotan terhadap aturan rangkap jabatan Polri diperkirakan masih akan berlanjut. Publik menunggu penjelasan resmi dan sikap lanjutan dari pihak terkait. Kejelasan dinilai penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Isu ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan strategis harus berpijak pada prinsip akuntabilitas. Dengan begitu, stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik dapat terus dipelihara.

Cek Juga Artikel Dari Platform faktagosip.web.id