February 4, 2026

UpdateCepat

Informasi Terbaru, Akurat, dan Eksklusif

Presiden Kuba Tegaskan Dialog Setara Tetap Terbuka dengan AS

Presiden Miguel Díaz-Canel menegaskan bahwa Kuba tetap membuka pintu dialog dengan Amerika Serikat, meskipun hubungan bilateral kedua negara kembali memanas. Pernyataan ini disampaikan Díaz-Canel di tengah meningkatnya tensi geopolitik kawasan Amerika Latin, terutama setelah sejumlah pernyataan keras Presiden AS Donald Trump yang menyebut Kuba sebagai salah satu target berikutnya dalam peta kebijakan luar negeri Washington.

Melalui unggahan di media sosial X, Díaz-Canel menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah Kuba tidak menjalankan dialog politik dengan Amerika Serikat, kecuali pembicaraan teknis yang berkaitan dengan isu migrasi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa Havana tidak pernah menutup diri terhadap kemungkinan dialog, selama dilakukan secara setara dan saling menghormati.

“Kuba tetap terbuka untuk berdialog dengan berbagai pemerintahan Amerika Serikat, termasuk pemerintah saat ini, atas dasar kesetaraan kedaulatan, saling menghormati, prinsip-prinsip hukum internasional, dan manfaat bersama, tanpa intervensi dalam urusan internal dan dengan penghormatan penuh terhadap kemerdekaan kami,” tulis Díaz-Canel.

Prinsip Dialog: Kesetaraan dan Kedaulatan

Menurut Díaz-Canel, pengalaman sejarah panjang hubungan Kuba–AS membuktikan bahwa hubungan bilateral hanya dapat berkembang apabila didasarkan pada prinsip hukum internasional, bukan tekanan politik, ancaman militer, ataupun pemaksaan ekonomi. Ia menegaskan bahwa pendekatan konfrontatif selama puluhan tahun justru gagal melemahkan Kuba sebagai negara berdaulat.

“Sebagaimana ditunjukkan sejarah, agar hubungan AS–Kuba dapat maju, hubungan itu harus didasarkan pada hukum internasional, bukan pada permusuhan, ancaman, dan pemaksaan ekonomi,” ujarnya.

Pernyataan ini merujuk pada kebijakan embargo ekonomi atau yang oleh Kuba disebut sebagai “blokade” Amerika Serikat, yang telah berlangsung sejak awal 1960-an. Pemerintah Kuba secara konsisten menilai embargo tersebut sebagai penyebab utama kesulitan ekonomi yang dialami negaranya, mulai dari kelangkaan bahan bakar hingga keterbatasan akses terhadap sistem keuangan internasional.

Isu Migrasi dan Kritik terhadap Kebijakan AS

Díaz-Canel juga menyinggung persoalan migrasi yang selama ini menjadi satu-satunya kanal komunikasi teknis antara Havana dan Washington. Ia menegaskan bahwa Kuba tetap mematuhi perjanjian migrasi bilateral yang berlaku, meskipun kebijakan Amerika Serikat dinilai sering berubah dan merugikan warga Kuba.

Ia secara khusus mengkritik Undang-Undang Penyesuaian Kuba (Cuban Adjustment Act) tahun 1966, yang memungkinkan warga negara Kuba yang tiba di wilayah Amerika Serikat untuk mengajukan status penduduk tetap setelah satu tahun, tanpa memandang cara masuknya.

Menurut Díaz-Canel, kebijakan tersebut telah menciptakan distorsi dalam arus migrasi dan menjadikan warga Kuba sebagai korban dinamika politik domestik Amerika Serikat.

“Mereka kini menjadi korban perubahan kebijakan terhadap migran dan pengkhianatan para politisi Miami,” kata Díaz-Canel, merujuk pada elite politik Kuba-Amerika di Florida yang selama ini dikenal bersikap keras terhadap pemerintah Havana.

Respons terhadap Ancaman Trump

Pernyataan Presiden Kuba ini muncul tak lama setelah Donald Trump menyebut Kuba sebagai salah satu negara yang “siap untuk jatuh,” menyusul operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Trump juga menegaskan bahwa Kuba tidak lagi akan menerima pasokan minyak maupun dukungan keuangan dari Caracas, yang selama ini menjadi salah satu mitra strategis Havana.

Menanggapi klaim tersebut, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez Parrilla dengan tegas membantah tudingan bahwa Kuba menerima kompensasi finansial atau material atas layanan keamanan yang diberikan kepada negara lain. Ia menyebut pernyataan Trump sebagai narasi politik yang tidak berdasar.

Rodríguez menegaskan bahwa Kuba menjalankan kerja sama internasional berdasarkan solidaritas dan hukum internasional, bukan transaksi ekonomi terselubung sebagaimana yang sering dituduhkan oleh Washington.

Menjaga Kedaulatan di Tengah Tekanan

Dalam pernyataannya, Díaz-Canel kembali menegaskan bahwa Kuba tetap berdiri sebagai negara berdaulat, meskipun telah menghadapi tekanan ekonomi, diplomatik, dan politik dari Amerika Serikat selama lebih dari enam dekade. Ia menolak narasi yang menyebut krisis ekonomi Kuba semata-mata akibat kebijakan domestik, dan menyalahkan kebijakan embargo AS sebagai faktor dominan.

“Kami telah menghadapi tekanan Amerika Serikat selama puluhan tahun, namun Kuba tetap berdiri dan tidak pernah menyerahkan kedaulatannya,” tegasnya.

Menurut Díaz-Canel, dialog yang sejati hanya mungkin terwujud jika Amerika Serikat bersedia mengubah pendekatan lama yang berbasis dominasi dan intervensi. Ia menegaskan bahwa Kuba tidak menuntut perlakuan istimewa, melainkan hubungan yang setara sebagaimana prinsip dasar hubungan internasional modern.

Perspektif Geopolitik Kawasan

Sikap Kuba ini dinilai mencerminkan dinamika geopolitik Amerika Latin yang tengah berubah. Sejumlah negara di kawasan tersebut kini semakin vokal menuntut hubungan internasional yang lebih adil dan bebas dari tekanan kekuatan besar. Kuba, sebagai salah satu simbol perlawanan terhadap hegemoni AS di kawasan Karibia, kembali menegaskan posisinya di tengah situasi global yang kian bergejolak.

Analis menilai pernyataan Díaz-Canel juga ditujukan untuk konsumsi domestik, guna memperkuat narasi persatuan nasional di tengah kesulitan ekonomi. Namun di sisi lain, pernyataan ini sekaligus membuka sinyal diplomatik bahwa Havana tidak menutup kemungkinan perbaikan hubungan, selama Washington bersedia mengubah pendekatan dasarnya.

Masa Depan Hubungan Kuba–AS

Hingga kini, belum ada indikasi konkret bahwa Amerika Serikat akan merespons ajakan dialog setara tersebut. Namun, pernyataan resmi Presiden Kuba menegaskan bahwa bola kini berada di tangan Washington.

Bagi Kuba, dialog bukanlah tanda kelemahan, melainkan ekspresi kedaulatan. Bagi Amerika Serikat, respons terhadap ajakan ini akan menjadi penentu apakah hubungan kedua negara akan terus berada dalam siklus konfrontasi lama, atau bergerak menuju babak baru yang lebih pragmatis dan stabil.

Baca Juga : Operasional Bandara Soetta Kembali Normal Pascacuaca Buruk

Cek Juga Artikel Dari Platform : medianews