[SALAH] Presiden Prabowo Tarik Uang Luar Negeri Rp7.000 T

updatecepat – Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menarik uang sebesar Rp7.000 triliun dari luar negeri untuk membiayai proyek besar di Indonesia. Klaim tersebut dengan cepat viral di berbagai platform digital, namun setelah ditelusuri, informasi itu tidak benar alias hoaks.

1. Asal Usul Klaim yang Beredar
Unggahan pertama kali muncul di beberapa akun media sosial pada awal Oktober 2025. Dalam narasinya disebutkan bahwa Presiden Prabowo telah “menarik uang negara dari luar negeri sebesar Rp7.000 triliun” untuk mendukung pembangunan nasional dan membayar utang.
Unggahan itu bahkan menampilkan foto-foto yang diklaim sebagai dokumen perbankan internasional dan pertemuan pejabat tinggi. Namun, setelah diperiksa, gambar-gambar tersebut merupakan hasil suntingan dari sumber lama yang tidak berkaitan dengan pemerintahan Prabowo.
Faktanya, tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah, Kementerian Keuangan, maupun Bank Indonesia yang mendukung klaim tersebut.

2. Klarifikasi dari Pihak Pemerintah
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tidak pernah ada penarikan dana dalam jumlah Rp7.000 triliun dari luar negeri, baik dalam bentuk devisa, hibah, maupun pinjaman.
Juru bicara Kemenkeu menjelaskan bahwa seluruh aktivitas keuangan negara dilakukan secara transparan dan tercatat dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tidak ada transaksi atau penerimaan luar negeri dalam jumlah fantastis seperti yang beredar di media sosial. Informasi itu tidak benar dan berpotensi menyesatkan publik,” tegas perwakilan Kemenkeu dalam keterangan tertulis.

3. Cek Fakta dari Lembaga Independen
Lembaga pemeriksa fakta seperti Kominfo, Turn Back Hoax, dan CekFakta.com juga menelusuri kebenaran isu ini. Hasilnya, seluruh lembaga tersebut menyatakan klaim Rp7.000 triliun adalah hoaks.
Dalam laporannya, disebutkan bahwa angka Rp7.000 triliun tidak masuk akal, karena total cadangan devisa Indonesia saja per September 2025 berada di kisaran US$140 miliar, atau sekitar Rp2.300 triliun—jauh lebih kecil dari angka yang diklaim.
Selain itu, tidak ada dokumen resmi internasional atau laporan keuangan yang menunjukkan adanya perpindahan dana sebesar itu ke Indonesia.

4. Motif dan Dampak Penyebaran Hoaks Ekonomi
Pakar komunikasi politik menilai bahwa berita bohong seperti ini biasanya muncul menjelang pengumuman kebijakan ekonomi besar atau ketika pemerintah tengah fokus pada proyek strategis. Tujuannya bisa beragam: menciptakan sensasi, memancing opini publik, atau mendulang perhatian politik.
Hoaks bertema ekonomi berpotensi menimbulkan kepanikan atau salah persepsi masyarakat, terutama jika menyangkut dana besar dan nama pejabat negara. Karena itu, pemerintah dan media resmi perlu terus melakukan klarifikasi agar publik tidak terpengaruh isu palsu.

5. Cara Masyarakat Menangkal Hoaks Serupa
Untuk mencegah penyebaran berita bohong, masyarakat diimbau untuk:

• Memeriksa sumber berita, apakah berasal dari media resmi atau akun anonim.
• Mengecek ke situs resmi pemerintah, seperti Kominfo.go.id atau Kemenkeu.go.id, sebelum mempercayai klaim ekonomi.
• Tidak langsung membagikan unggahan mencurigakan tanpa verifikasi.
• Gunakan platform pemeriksa fakta, seperti CekFakta.com atau Mafindo.
• Laporkan konten hoaks ke Kementerian Kominfo agar dapat ditindak.

Langkah sederhana ini bisa membantu mengurangi penyebaran informasi palsu yang berpotensi merugikan banyak pihak.

Kesimpulan
Kabar yang menyebut Presiden Prabowo menarik uang Rp7.000 triliun dari luar negeri adalah tidak benar. Faktanya, tidak ada catatan resmi, laporan keuangan, atau pengumuman pemerintah yang mendukung klaim tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan lembaga pemeriksa fakta sudah menyatakan bahwa informasi itu tergolong hoaks ekonomi. Masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dan selalu memeriksa keaslian informasi sebelum membagikannya di media sosial.
Hoaks semacam ini bukan hanya menyesatkan publik, tapi juga bisa merusak kepercayaan terhadap lembaga resmi negara.